UNI SOVIET dan pecahannya

Militer Uni Soviet adalah ketentaraan Uni Soviet yang berkembang pada saat revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, dan runtuh pada tahun 1991. Sesuai dengan hukum yang dikeluarkan pada tahun 1918, Ketentaraan Uni Soviet terdiri dari 5 bagian, yaitu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Politik, dan divisi pengawalan. Tapi kemudian, Polisi Politik di pisahkan dari ketentaraan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II, ketentaraan Uni Soviet menambahkan dua divisi, yaitu divisi Roket Strategis dan divisi Anti Serangan Udara, dan kedua divisi ini segera menjadi divisi paling penting di Uni Soviet.
Kelahiran
Militer Uni Soviet lahir pada saat Komisaris Dewan Rakyat mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Januari 1918, menggantikan pasukan Penjaga Merah. Tanggal 23 Januari 1918 mulailah tentara Soviet mengadakan rekrut di Saint Petersburg dan Moskow, dan hari ini diperingati sebagai hari Tentara Merah.
Pada saat mulainya Tentara Merah, belum ada kepangkatan di Uni Soviet. Pemilihan perwira dilakukan dengan pemilihan demokratis. Pada tanggal 29 Mei 1918 dikeluarkan keputusan bahwa usia perekrutan militer adalah 18 sampai 40 tahun. Untuk mengurus kekacauan militer yang terjadi di Uni Soviet, pemerintah Uni Soviet membentuk komisariat militer yang sampai sekarang masih aktif di Rusia
Ketentaraan
Pemangkatan
Pada mulanya, ketentaraan Uni Soviet menggunakan kepangkatan dengan sistem jasa. Pemerintah Uni Soviet menganggap bahwa pemangkatan perwira adalah warisan keburukan Tsar. Masa itu, Uni Soviet hanya memakai pemangkatan “perwira” dan “tentara” saja. Pada tahun 1920-an, dikembangkan sistem pemangkatan jasa, yaitu K-1 (terendah) sampai K-14(tertinggi).
Pada bulan September 1935, Tentara Merah menghapus sistem pemangkatan jasa, dan diganti dengan pangkat personal. Pangkat ini mencampurkan antara pangkat zaman Tsar dan pangkat fungsional Uni Soviet. Misalnya saja, pangkat Letnan yang disamakan dengan pangkat Komdiv. Pada 7 Mei 1940, ketentaraan Soviet mulai memakai pangkat Jenderal dan Marsekal, menggantikan pangkat Kombrig dan Komandarm. Pada awal 1942, sistem pangkat untuk pegawai administratif dan perbengkelan ketentaraan diberikan. Contohnya pangkat Kapten Pekerja, Kolonel Jasa Administrasi.
Staf Jenderal
Staf Ketentaraan Uni Soviet dibentuk pada tahun 1935, yang intinya menghidupkan kembali Staf Ketentaraan Kerajaan Rusia. Kebanyakan pejabat militer tinggi Soviet di Dewan Tentara Merah duduk di Staf Ketentaraan Uni Soviet.
Pendidikan Militer
Pendidikan Militer dimulai saat Perang Saudara, dengan dikontrol oleh Dewan Ketentaraan Uni Soviet dan dinamai Akademi Dewan Ketentaraan Uni Soviet. Pada 5 Agustus 1921, Akademi ini dinamai Akademi Militer Ketentaraan, dan tahun 1925 diganti menjadi Akademi Militer Uni Soviet Frunze.
Kontrol Partai
Partai Komunis Uni Soviet mengontrol sebagian besar peraturan Tentara Merah. Pertama, seorang rekrut haruslah seorang anggota partai. Kedua, perwira tinggi militer secara otomatis juga adalah eselon tertinggi partai. Ketiga, partai menaruh seorang komisariat politik untuk mengatur dan mengawasi kegiatan politik militer.
Persenjataan
Program persenjataan Uni Soviet dimulai pada saat zaman industrialisasi oleh Stalin selama 1920-1930 an.
Sebuah senapan, dengan nama Mosin-Nagant, menjadi senapan terpenting yang dipakai oleh Tentara Merah pada Perang Dunia II. Sekitar 17 juta senapan Mosin-Nagant diproduksi selama tahun 1930-1945. Produksi penuh dimulai pada tahun 1944 sampai 1948, kemudian senapan Mosin-Nagant digantikan oleh senapan semi-automatis SKS.
Pada tahun 1949, diproduksilah sebuah senjata, yaitu AK-47 yang sampai sekarang terus berkembang dan senapan ini dibuat oleh Mikhail Kalshnikov.
Perang Dunia II dan Tentara Merah
Invasi Polandia
Pada saat Hitler memulai penaklukan Eropa, Uni Soviet sedang menginvasi Polandia. Tapi, Jerman telah menyerang Polandia pada 1 September 1939. Akhirnya, Jerman Nazi dan Uni Soviet bersepakat dalam sebuah perdamaian, yaitu membagi kawasan Polandia menjadi Polandia Timur dan Barat. Tapi, perjanjian ini dilanggar oleh Hitler, yang ternyata mendobrak pertahanan Soviet pada tahun 1941. Perlawanan Tentara Merah pun dimulai.
Perang Patriotik (1941-1945)
Stalin akhirnya mengeluarkan pernyataan perang kepada Hitler. tapi, pada saat itu, Uni Soviet kehilangan banyak perwira militer yang dibersihkan oleh Stalin selama tahun 1930-an dan pemerintah Soviet seolah menganggap serangan Nazi hanyalah serangan biasa. Jadilah Uni Soviet hampir tidak bisa menahan serangan tersebut, hingga pasukan Nazi merangsek hampir 100 km lebih ke daerah Soviet.Pada masa ini, Soviet mencari bantuan kepada AS dan Inggris, yang akan menjadi sekutu Soviet. Tapi, seorang jenderal tinggi, yaitu Zubkov, mendapatkan pelajaran dari kekalahan ini. Lalu pada pertempuran di Moskow, Saint Petersburg dan Kiev, Tentara Merah menang. Tentara Merah baru bisa mendesak mundur tentara Nazi pada saat pertempuran Stalingrad.
Pada masa Perang Patriotik, Stalin kembali menghidupkan Gereja Ortodox Rusia, untuk memancing dukungan dari rakyat Uni Soviet terhadap perang ini. Akhirnya, Tentara Merah pada bulan April 1945 berhasil masuk ke Berlin dan memenangkan perang dunia bersama dengan tentara Amerika dan inggris.
Perang Dingin
Perang Dingin mempengaruhi sistem Angkatan Bersenjata Uni Soviet. Diantaranya penambahan dua divisi utama untuk mencegah aksi blok barat. Jumlah Tentara Uni Soviet mulai berkurang semenjak awal 1950-an dari 15 juta personel menjadi 5 juta personel.
Pada masa Perang Dingin ini, pasukan Tentara Merah dengan rajin melakukan ekspansi ke daerah-daerah sekitar. Pada tahun 1953, mereka menguasai Berlin, kemudian membentuk Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Lalu, tahun 1956, mereka menyerbu daerah Hungaria. Tahun 1968, mereka mengekspansi daerah Cekoslowakia. Terakhir kali, tahun 1979, mereka membantu Partai Komunis Afganistan untuk menguasai pemerintahan disana, tapi mereka dipukul mundur oleh Taliban dan AS pada tahun 1988.
Akhir Tentara Merah
Pada tahun 1985-1990, rezim Gorbachev mengadakan perbaikan ekonomi besar-besaran. Gorbachev menekan jumlah pasukan secara drastis. Pada pertengahan 1991, rezim Soviet mulai mengalami guncangan. Boris Yeltsin bersama negara Ukraina, Lituania dan Belarus menyatakan bahwa Uni Soviet runtuh dan digantikan menjadi Commonwealth of Independent States. Otomatis Tentara Merah tidak berfungsi lagi dan digantikan oleh AB Rusia.

Ramzan Akhmadovich Kadyrov
adalah Presiden pemerintah Federal Rusia, Republik Chechnya sejak 15 Februari 2007. Ia dilantik sebagai presiden Chechnya pada 6 April 2007 atas penunjukan Presiden Vladimir Putin. Dengan tangan kanannya di atas UUD Chechnya, Ramzan diambil sumpah kepresidenannya di Kota Gudermes dengan pengamanan ketat. Tiap jarak 100 meter, polisi Chechnya mendirikan pos pemeriksaan.
Ramzan adalah mantan pemimpin pemberontak yang dikenal dekat dengan Kremlin. Ayahnya adalah mantan Presiden Akhmad Kadyrov yang dibunuh pada Mei 2004. Ia mempunyai sebuah tentara pribadi yang dikenal sebagai Kadyrovit.
Secara de facto, Ramzan sudah memerintah kekuasaan sejak ayahnya tewas dalam serangan bom pada 2004. Keluarga Kadyrov merupakan sebuah keluarga yang disegani oleh masyarakat Chechnya dan Rusia. Namun, reputasi Ramzan tidak mampu mempengaruhi penilaian sejumlah lembaga HAM mengenai keterlitannya menghilangkan beberapa tokoh penting Chechnya.
Kadyrov menggantikan Alu Alkhanov sebagai Presiden tak lama setelah ia mencapai usia 30 tahun, usia minimum untuk jabatan tersebut. Ia didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dianugerahi medali Pahlawan Rusia, gelar kehormatan tertinggi Rusia, oleh Putin. Lebih jauh, ia terlibat dalam perebutan kekuasaan aats kepimpinan keseluruhan militer dengan sesama jawara perang pemerintah Chechnya Sulim Yamadayev dan Said-Magomed Kakiev, dan politik dengan Alkhanov.
Kadyrov secara luar diyakini telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar yang didapatnya dari pemerasan bayaran dan dari penjualan minyak Chechnya secara tidak sah.[rujukan?] Ia menikah dan mempunyai lima orang anak.
Perang Chechnya I
Perang Chechnya I adalah perang antara Rusia dengan Chechnya dari tahun 1994 sampai 1996. Hasil akhirnya adalah kemerdekaan secara de facto Chechnya.
Latar belakang
Pecahnya Uni Soviet
Setelah jatuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi negara berdiri sendiri pada Desember 1991. Walaupun Rusia dianggap sebagai penerus Uni Soviet, Rusia kehilangan kekuatan ekonomi dan militernya. Etnis Rusia adalah mayoritas, yaitu 70%, tetapi banyak perbedaan etnis dan agama yang mengancam kesatuan Rusia.
Pada era Soviet, sekitar 100 etnis diberikan daerah masing-masing yang memiliki beberapa hak-hak propinsi khusus. Dan setelah jatuhnya Uni Soviet, beberapa daerah ini menginginkan otonomi khusus, atau ingin berpisah dari Rusia.
Perjanjian Federasi Rusia
Presiden Boris Yeltsin memasukkan masalah ini ke dalam kampanye pemilihan presiden 1990, dengan janji bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk mengatur hak-hak subyek federal tersebut. Peraturan hukum baru ini dicanangkan oleh Yeltsin dan Ruslan Khasbulatov pada 31 Maret 1992, yaitu Perjanjian Federasi yang disetujui oleh 86 dari 88 subyek federal. Mayoritas subyek federal yang menyetujui perjanjian ini merelakan otonomi luas atau kemerdekaan, dengan digantikan otonomi daerah dan hak-hak perpajakan khusus.
Dua subyek federal yang tidak menanda-tangani perjanjian ini adalah Chechnya dan Tatarstan. Tetapi kemudian pada tahun 1994, Presiden Yeltsin dan presiden Tatarstan, Mintimer Şäymiev menanda-tangani perjanjian khusus yang memberikan Tatarstan otonomi luas.
Pada akhirnya tinggal Chechnya yang belum meyetujui sebuah perjanjian. Presiden Yeltsin dan pemerintahan lokal Chechnya juga tidak menghasilkan negosiasi yang bermanfaat, dan situasi ini mulai berubah menjadi konflik bersenjata.
Disintegrasi Yugoslavia
Sejarah Yugoslavia dapat ditelusuri sejak abad ke- VI, dan bangsa yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Yugoslavia ialah bangsa Carpadus. Bangsa-bangsa yang berturut-turut datang dan menguasai wilayah tertentu di Yugoslavia antara lain bangsa Romawi, Bangsa Perancis, Austro-Hungaria, Turki, Italia, dan Jerman. Di wilayah Yugoslavia pertama-tama terdapat beberapa bangsa kecil yang berdiri sendiri-sendiri sehingga memungkinkan bangsa-bangsa pendatang tersebut menjajah beberapa wilayah dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Perjuangan bangsa Yugoslavia untuk mengusir penjajah dimulai oleh Serbia dan Montenegro yang mendapat pengakuan kemerdekaan sepenuhnya dalam tahun 1878. Dalam perang Balkan tahun 1912, mengadakan persekutuan dengan Bulgaria dan Yunani melawan Turki dan berhasil mengakhiri penjajahan Turki di Yugoslavia. Dalam tahun 1914 situasi politik di Yugoslavia menjadi genting karena pembunuhan putra mahkota Austro-Hungaria, Franz Ferdinand, di Sarajevo oleh seorang pemuda Serbia bernama Gavrilo Princip, anggota Organisasi Pemuda “Bosnia Muda”.
Kejadian tersebut memperuncing hubungan Serbia dengan Austro-Hungaria karena Austria menuduh komplotan Serbia sebagai mendalangi pembunuhan itu. Pemerintah Serbia menolak permintaan Austro-Hungaria untuk menyelidiki kasus tersebut. Tindakan Serbia yang melaksanakan mobilisasi umum menyebabkan Austro-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia dan akibatnya pecahnya Perang Dunia Pertama.
Awal bencana
Dimasa kepemimpinan Tito Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di fora internasional, berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena disamping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya, sebagai keturunan dari etnis Kroasia Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi keadaan kemudian berubah yaitu ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.
Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektip oleh suatu badan Presidensi berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin Presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan Federal (partai maupun Negara) menjadi semakin berkurang, dan dilain fihak pengaruh kekuasaan Republik bagian menjadi bertambah kuat.
Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia kearah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektip tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sefihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.
Setelah itu Republik Bosnia Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama “Republik Federasi Yugoslavia” pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa.
Korban mulai berjatuhan
Proses disintegrasi Yugoslavia, secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. Pemisahan diri tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak telepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa yang berperan aktip dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia dan Slovenia ternyata ikut pula campur tangan di Bosnia Herzegovina melalui Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang menyimpulkan bahwa Republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan “mini” Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai oleh banyak pihak sebagai terlalu dini, mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis diantara penduduk Republik Bosnia Herzegovina.
Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia Herzegovina telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengobarkan pertempuran diantara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban. Guna mencegah berlanjutnya jatuh korban di Bosnia Herzegovina maupun bertambah buruknya situasi di wilayah Yugoslavia maka PBB terpaksa mengirimkan misi damai di wilayah eks Yugoslavia dengan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Namun banyaknya faktor-faktor luar yang mempengaruhi serta sikap pihak-pihak yang bertikai yang tidak kompromis dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya tampaknya kehadiran pasukan PBB belum berhasil mengakhiri konflik di wilayah eks Yugoslavia.
Slovenia dan Kroasia merdeka
Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran Federasi Yugoslavia yang diikuti adanya Republik-Republik Bagian yang merdeka. Dari Republik-Republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk Konfederasi. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Propinsi Otonom Vojvodina maupun Kosovo menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut diatas dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar Republik-Republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.
Pihak Serbia tidak mengakui perbatasan-perbatasan administrasi menjadi perbatasan negara serta tidak akan mengakui pembentukan negara-negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan, karena menyangkut nasib etnis Serbia didalam wilayah-wilayah perbatasan administrasi tersebut. Sementara itu bentuk negara Konfederasi yang merupakan gabungan negara-negara merdeka dan berdaulat yang dibentuk berdasarkan persetujuan maupun dapat dibubarkan secara unilateral dipandang merugikan blok Serbia karena berarti akan memperkecil wilayahnya dimana selama ini etnis Serbia telah tersebar di semua Republik Bagian Yugoslavia.
Dilain pihak Pimpinan Bosnia Herzegovina /Ketua Partai SDA di Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, bersama-sama Pimpinan Makedonia, Kiro Gligorov, mencoba menengahi masalah kelanjutan Yugoslavia dengan mengusulkan formasi yang disebut 2 + 2 + 2. Formasi tersebut adalah Serbia dan Montenegro bersatu dalam suatu negara Federal yang menjalin hubungan kenegaraan dengan Bosnia Herzegovina dan Makedonia yang juga bergabung dalam suatu Federasi dengan suatu bentuk hubungan Federasi yang “longgar”. Selanjutnya ke-4 negara tersebut diatas mengadakan hubungan untuk bergabung dengan Kroasia dan Slovenia dalam bentuk Konfederasi.
Baik usulan Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina, Makedonia mengenai bentuk negara Yugoslavia ternyata ditolak oleh Serbia kecuali usulan untuk meneruskan perundingan sampai ditemukannya jalan keluar. Perundingan demi perundingan terus berlanjut namun keputusan mengenai bentuk negara tidak tercapai. Keadaan demikian yang tidak menentu ditambah dorongan-dorongan dari pihak-pihak luar telah mengakibatkan Slovenia dan Kroasia secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 1991 memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan didalam negara antara yang mendukung dan tidak mendukung kemerdekaan.
Pengakuan Masyarakat Eropa dan Internasional
Kelompok Masyarakat Eropa yang sejak semula turut terlibat dalam proses disintegrasi eks Yugoslavia menghadapi gerakan Slovenia dan Kroasia yang memproklamirkan kemerdekaannya tersebut kembali turut campur-tangan dengan menasehatkan Slovenia dan Kroasia untuk menangguhkan kemerdekaannya serta tidak mengambil langkah-langkah apapun selama 3 (tiga) bulan sebagai reaksi keputusan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sikap Masyarakat Eropa tersebut mendapat reaksi keras dari blok Serbia serta menolak saran dari Masyarakat Eropa karena dinilai dapat mengancam pecahnya perang saudara karena tidak akan terjadi kesepakatan selama masa penundaan tersebut. Dilain pihak Kroasia dan Slovenia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional terutama dari kelompok Masyarakat Eropa.
Sementara itu Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan Republik-Republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992, namun sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya pada tanggal 23 Desember 1991 Jerman dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi Republik tersebut dibelahan dunia lainnya.
Pada tanggal 15 Januari 1992 hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa Slovenia dan Makedonia telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, Kroasia belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang-nya yang mengatur etnis-etnis minoritasnya sedangkan Bosnia Herzegovina akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, ternyata justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara Makedonia justru ditunda karena protes Yunani atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.
Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah pengakuan AS terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.
Angkatan Bersenjata Yugoslavia keluar dari wilayah Slovenia dan Kroasia
Setelah Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kedaulatannya pada tanggal 25 Juni 1991, pada tanggal 27 Juni 1991 sebanyak 2.000 orang pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, Kepolisian Federal dan petugas Bea-Cukai Federal, dikirim ke perbatasan-perbatasan Yugoslavia dengan Austria. Kedatangan pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dan lain-lain diperbatasan Slovenia tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan peluru dan perlengkapan pencegah huru-hara, Informasi tentang kelemahan pasukan-pasukan ini, termasuk route perjalanan, diketahui oleh Wakil PM Yugoslavia pada saat itu, Zivko Pregel (etnis Slovenia) dan segera diinformasikan kepada pimpinan Slovenia, sehingga pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dapat dihadang oleh HANTER Slovenia ditengah perjalanan tanpa dapat membela diri sehingga mission Angkatan Bersenjata Yugoslavia ini gagal total. Kemenangan HANTER Slovenia terhadap Angkatan Bersenjata Yugoslavia tersebut, semakin membuat berani untuk mendukung para politikus Slovenia untuk memisahkan diri dari Federasi.
Sementara itu pasukan HANTER mulai mengadakan pemasangan alat-alat perintang untuk tank (landak-landak yang dibuat dari rel-rel kereta-api) di jalan-jalan besar di seluruh kota besar di Slovenia, dan memblokade garnisun-garnisun, kesatuan-kesatuan, lembaga-lembaga dan obyek-obyek militer Angkatan Bersenjata Yugoslavia wilayah Slovenia. Perkembangan selanjutnya HANTER Slovenia mulai mengadakan serangan-serangan secara militer terhadap pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dengan menggunakan segala sarana persenjataan yang ada. Sehubungan dengan itu para politikus meningkatkan kampanye melalui media massa, yang menuduh Angkatan Bersenjata Yugoslavia sebagai agresor di Slovenia, dengan tujuan melumpuhkan kekuatan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, serta mencegah upaya-upaya penggunaan kekuatan militer ke wilayah Slovenia.
Usul-usul Angkatan Bersenjata Yugoslavia kepada PANGTI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Slovenia melalui pembubaran pasukan-pasukan para militer di Slovenia tidak berhasil dilaksanakan, karena Presiden Presidensi (etnis Kroasia) dan Wakil Menhan (etnis Slovenia) tidak menyetujuinya serta selalu memboikotnya, dengan alasan khawatir menimbulkan korban pada penduduk. Akhirnya untuk mencegah korban yang lebih besar dikalangan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, sebagai akibat keraguan dalam mengambil sikap untuk mencegah konflik, Presidensi RFSY bahkan memutuskan menarik seluruh Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Slovenia, yang berarti secara tidak langsung membiarkan Slovenia untuk memisahkan diri dari ikatan Federal.
Peristiwa mundurnya AB Yugoslavia dari Kroasia lihat AB Yugoslavia mundur dari Kroasia, dan kisah keluarnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari Bosnia dan Makedonia silahkan lihat AB Yugoslavia tinggalkan Bosnia dan Makedonia
Deklarasi Yugoslavia baru (Republik Federal Yugoslavia)
Keadaan yang semakin tidak menentu di wilayah Republik-Republik Bagian Yugoslavia baik di Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina telah memaksa Parlemen Federal Yugoslavia untuk bersidang yang selanjutnya mengesyahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar yang baru tersebut menetapkan pembentukan Yugoslavia yang baru sehingga pada tanggal 27 April 1992 diproklamirkan Republik Federal Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro didalam wilayah perbatasan yang ada sekarang. Dengan deklarasi Yugoslavia baru tersebut secara de facto dan de jure telah menjadikan Republik-Republik Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia tidak anggota Yugoslavia lagi. Didalam deklarasi Yugoslavia baru tersebut ditekankan bahwa RFY tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap negara-negara tetangganya.
Pada tanggal 4 Mei 1992 Presidensi Yugoslavia, dalam kapasitasnya sebagai Pangti AB, telah memutuskan untuk menarik semua anggota pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia warga-negara RFY (dalam hal ini warga-negara Serbia dan Montenegro). Anggota Angkatan Bersenjata Yugoslavia diluar warga-negara Yugoslavia baru diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, apakah tetap tinggal di Yugoslavia atau di Republik Bagian. Dengan terbentuknya RFY, dan dilaksanakannya keputusan Presidensi Yugoslavia untuk menarik pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Bosnia Herzegovina, dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 19 Mei 1992, maka secara de jure semenjak itu pula RFY tidak mempunyai anggota pasukan di Bosnia Herzegovina.
Sementara itu pembentukan Yugoslavia baru yang anggotanya terdiri Republik Serbia dan Republik Montenegro, dua anggota eks RFS Yugoslavia, masih tetap ingin disebut Yugoslavia, yaitu Republik Federal Yugoslavia (RFY), dengan ambisi untuk tetap disebut penerus Yugoslavia (sebagai Yugoslavia bentuk ketiga). RFY menganggap diri yang berhak mewarisi beban kewajiban-kewajiban internasionalnya serta untuk mewakili kepentingan warga-negara Yugoslavia yang lama di luar negeri, sebelum status mereka jelas dan diatur kembali menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
Banjir darah di Bosnia
Republik Bosnia Herzegovina terletak di bagian sentral Yugoslavia, dan sering dianggap sebagai “miniatur Yugoslavia” karena penduduknya multi nasional yaitu terdiri dari bangsa Muslim, Serbia dan Kroasia yang bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya Republik tersebut sebelum mendapat pengakuan internasional masih dilanda pertikaian-pertikaian seperti masalah etnis, tidak adanya kesamaan pendapat mengenai bentuk masa depan Republik tersebut dan masalah perebutan kekuatan masalah wilayah termasuk penguasaan industri-industri / pabrik-pabrik serta masalah-masalah lainnya.
Perbedaan-perbedaan yang mendalam diantara penduduk konstitutip Bosnia Herzegovina ditambah adanya gesekan-gesekan dari pihak luar telah memercikkan api pertikaian diantara mereka yang akhirnya berubah menjadi perang saudara, agama dan etnis yang terus berlanjut di Bosnia Herzegovina. Oleh sebab itu pengakuan internasional yang terlalu dini terhadap Republik Bosnia Herzegovina tersebut dinilai merupakan sumber terjadinya krisis di Bosnia Herzegovina mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Untuk mengetahui secara lebih detil tentang peperangan yang terjadi di Bosnia, lihat Banjir darah di Bosnia
Sanksi PBB
Hujan resolusi
Pada tanggal 30 Mei 1992, yakni sehari sebelum pelaksanaan Pemilu bagi Parlemen Yugoslavia yang baru (terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montengero), Yugoslavia telah dikejutkan dan terpukul oleh keputusan DK PBB dengan resolusinya yang telah mengenakan sanksi embargo total terhadap Yugoslavia, dengan tuduhan Yugoslavia cq Serbia dan Montenegro yang paling bersalah atas terjadinya peperangan di Bosnia Herzegovina, dan turut dalam peperangan yang terjadi di Bosnia Herzegovina.
Lepas dari persoalan, apakah Yugoslavia betul-betul bersalah atau tidak dalam gejolak yang terjadi di Bosnia Herzegovina, yang jelas sanksi DK PBB, termasuk embargo minyak mentah, mempunyai efek yang kuat didalam aspek kehidupan negara Yugoslavia. Sejak awal terjadinya disintegrasi Yugoslavia tercatat lebih dari 30 resolusi PBB telah dikeluarkan, akan tetapi yang menonjol, dikaitkan dengan adanya blokade total ekonomi internasional terhadap Yugoslavia adalah Resolusi DK PBB nomor 757 tentang dikenakannya sanksi ekonomi dan resolusi No 820.
Sikap Yugoslavia
Pimpinan RF Yugoslavia berpendapat bahwa penyebab utama krisis Yugoslavia adalah kegiatan-kegiatan destruktip dari negara-negara besar, yang berhasil melemahkan negara nya dengan cara menghancurkan dari dalam dan mengorganisir kekuatan-kekuatan secessionist dalam negeri, dengan tujuan untuk merealisasi kepentingan globalnya. Yugoslavia mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan krisis di wilayah eks Yugoslavia, adalah melalui perundingan, disamping tetap menghormati kepentingan dan hak legitimitas dari ketiga suku-bangsa itu di Bosnia.
Cara pemecahan dengan paksa dari luar, dan dengan menggunakan ultimatum sulit untuk diterima oleh Yugoslavia. Sanksi yang keras dan dipandang tidak adil terhadap Yugoslavia, bertujuan untuk memaksa Yugoslavia mengikuti kebijaksanaan Eropa pada umumnya. Sanksi DK-PBB yang dijatuhkan kepada Yugoslavia pada tanggal 30 Mei 1992 oleh kalangan politisi Yugoslavia dinilai sebagai sanksi yang paling berat, yakni blokade ekonomi secara total, termasuk sanksi sosial budaya dan olahraga.
Walaupun demikian posisi Yugoslavia (baru) masih cukup dianggap sebagai faktor penentu, pada proses perdamaian di kawasan ini. Secara resmi Yugoslavia sebenarnya pada waktu itu masih anggota PBB, akan tetapi dilarang hadir pada SU-PBB serta organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti UNESCO, KKKE (CSCE). Bahkan akhirnya Yugoslavia juga disuspensi dari setiap kegiatan GNB. RF Yugoslavia (Yugoslavia baru) yang merupakan “sisa Yugoslavia lama”, menyatakan diri sebagai pewaris Yugoslavia lama, secara de facto diakui sebagai salah satu faktor utama yang dapat memainkan peranan penting, dalam proses perundingan-perundingan tentang penyelesaian krisis di wilayah eks Yugoslavia.
Kehadiran Pasukan PBB
Keterlibatan PBB dalam upaya mengakhiri krisis di wilayah Yugoslavia dimulai pada awal Januari 1992 setelah upaya Masyarakat Eropa secara regional tidak membawa hasil perdamaian di wilayah Yugoslavia, bahkan situasi cenderung semakin memburuk. Sejak saat itu masalah yang terjadi di wilayah Yugoslavia telah menjadi masalah PBB, baik secara politis maupun militer. Secara politis PBB turut mensponsori perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh masyarakat internasional sedangkan dalam bidang militer PBB mengirimkan pasukan-pasukannya yang tergabung dalam UNPROFOR untuk memelihara perdamaian ataupun mencegah meluas konflik di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Kroasia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia.
Namun perjalanan tugas UNPROFOR di Yugoslavia tidak berjalan dengan mulus, bahkan menghadapi tantangan yang sangat berat dan kehadirannya tidak dikehendaki oleh pihak yang bertikai. Pemerintah Kroasia bahkan beberapa kali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehinga akhirnya pada tahun 1995 mandat UNPPROFOR di ubah sehinga melahirkan UNPF (United Nation Peace Force) sebagai organisasi induk berkedudukan di Zagreb dengan organisasi pelaksana UNCRO (United Nation Confidence Restoration Operation) di Kroasia, UNPROFOR (United Nation Protection Forces) di Bosnia Hecegovina dan UNPREDEP ( United Preventive Deployment Force) di FYROM (Macedonia).
Misi pasukan PBB di wilayah Serbia Krajina sebagai daerah perlindungan PBB (UNPA)
Keberhasilan Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia secara paksa ternyata belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Etnis Serbia Krajina yang merupakan mayoritas di wilayah Krajina dan masih didalam perbatasan administratip Republik Kroasia, menolak pemisahan diri Kroasia dari Yugoslavia dan selanjutnya membentuk suatu pemerintahan sendiri diluar kekuasaan Kroasia melalui kemerdekaannya yang diproklamirkan pada Desember 1991. Tindakan etnis Serbia di Kroasia tersebut dilakukan setelah pihak Kroasia menolak keinginan Serbia Krajina untuk tetap bergabung dengan Yugoslavia karena dinilai melanggar konstitusional Kroasia. Pernyataan kemerdekaan Serbia Krajina yang membentuk negara berdiri sendiri semakin meningkatkan ketegangan diantara pihak Kroasia dengan Serbia Krajina.
Puncak ketegangan terjadi setelah pasukan Kroasia menyerang polisi Serbia di Knin (RSK) yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Pertempuran segera meluas di wilayah dimana terdapat penduduk Serbia yang menjadi mayoritas di wilayah Kroasia. Salah satu pertempuran antara Serbia Krajina dengan Kroasia yang paling dikenal karena banyaknya korban yang berkisar puluhan ribu orang adalah di Vukovar (suatu kota yang terletak diantara perbatasan Kroasia dengan Serbia). Pertempuran-pertempuran yang terus berlanjut antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina akibat tidak adanya titik-temu untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak semakin banyak menimbulkan korban. Keadaan tersebut telah memaksa PBB untuk menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai daerah perlindungan PBB (United Nations Protecting Area UNPA) sampai dicapainya penyelesaian diantara kedua belah pihak yang bertikai.
Bersamaan dengan tindakan PBB yang menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai UNPA pada tanggal 21 Februari 1992 PBB mengeluarkan resolusi No. 743 untuk membentuk UNPROFOR selama periode 12 bulan guna menciptakan kondisi damai dan aman dalam rangka negosiasi penyelesaian krisis di Yugoslavia. Sampai dengan akhir Maret 1992 dengan disetujuinya resolusi No. 743 tersebut PBB merencanakan untuk menempatkan 14.389 orang anggota UNPROFOR di wilayah UNPA. Tindakan PBB yang menjadikan Serbia Krajina (RSK) sebagai wilayah UNPA dan ditambah penempatan pasukan UNPROFOR dengan jumlah yang cukup besar telah meredakan situasi di wilayah tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut diatas tidak diikuti dengan perundingan-perundingan yang tuntas antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina hingga situasi di wilayah UNPA tetap eksplosip.
Pada bulan Januari 1995 Pemerintah Kroasia kembali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehinga akhirnya lahir mandat baru dengan nama UNCRO dengan kekuatan pasukan yang lebih kecil. Pada bulan Mei 1995 pasukan Kroasia menyerang dan merebut sektor barat UNPA dan pada bulan agustus merebut sektor selatan dan utara sehinga saat itu tinggal sektor timur yang meliputi wilayah Slavonija timur, Srem barat dan Baranja yang masih merupakan daerah yang dipersengketakan. Dalam bulan Oktober 1005 telah dimulai penarikan sebagai pasukan UNCRO dari sektor selatan dan utara dan secara bertahap akan terus dikurangi.
Misi pasukan PBB di wilayah Republik Bosnia Herzegovina
Kedatangan pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR) yang semula disetujui oleh semua pihak di wilayah Yugoslavia untuk menegakkan perdamaian di wilayah Krajina, Slavonia dan Srem Barat (wilayah etnis Serbia di Republik Kroasia) dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai guna penyelesaian secara politis di meja perundingan akhirnya dilibatkan pula di wilayah Republik Bosnia Herzegovina akibat situasi yang buruk di wilayah tersebut. Kehadiran pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina diharapkan untuk mencegah meningkatnya konflik antar etnis di Bosnia Herzegovina.
Pelibatan pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina pun sesuai saran kelompok Masyarakat Eropa yang juga disetujui oleh Panglima UNPROFOR, diawali pada akhir April 1992 dengan mendatangkan sebanyak 100 orang pengamat militer di wilayah Bosnia Herzegovina. Perkembangan situasi di wilayah Bosnia Herzegovina yang terus memburuk telah memaksa kedatangan pasukan pemelihara PBB di wilayah tersebut yang pada bulan September 1995 telah mencapai lebih kurang 30.953 orang khusus di wilayah Bosnia Herzegovina. Dengan berubahnya mandat UPROFOR menjadi UNPPF, nama pasukan perdamaian yang bertugas di Bosnia Hecegovina tidak mengalani perubahan yaitu tetap mengunakan nama UNROFOR. Kekuatan dan disposisi UNPROFOR di wilayah Yugoslavia:
Dalam sejarah penugasan pasukan PBB selama ini maka missi PBB di wilayah Yugoslavia merupakan yang terbesar baik dalam pengeluaran resolusi, pengerahan kekuatan personil, perlengkapan militer maupun jumlah korban yang timbul. Semenjak mulai timbulnya krisis di wilayah Yugoslavia PBB telah mengeluarkan tidak kurang 50 resolusi mengenai krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia terutama yang menyangkut masalah Bosnia Herzegovina. Sementara itu jumlah pasukan PBB yang bertugas di wilayah Yugoslavia menurut data-data terakhir adalah sebanyak 50.774 orang yang berasal dari berbagai negara. Sebanyak 44.991 orang dari jumlah tersebut diatas adalah pasukan, 652 orang pengamat militer, 466 orang polisi sipil dan 4.665 orang petugas sipil. Dalam pelaksanaan missinya di wilayah Yugoslavia pasukan PBB ditempatkan diberbagai sektor di wilayah Yugoslavia. Lihat Disposisi Pasukan PBB di Yugoslavia
Upaya Damai
Dalam penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Bosnia Herzegovina telah diupayakan usaha-usaha perdamaian yang disponsori oleh Masyarakat Eropa melalui Konperensi Internasional mengenai Yugoslavia yang akhirnya diambil-alih oleh PBB. Upaya-upaya perdamaian yang ditempuh ternyata sulit untuk berhasil menyelesaikan krisis di Bosnia Herzegovina karena tidak dapat memenuhi kepentingan ketiga pihak yang bertikai ataupun memberatkan salah satu Faksi. Mengamati penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan internasional selama ini seringkali konsep-konsep penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina tidak berasal dari Faksi-Faksi yang bertikai akan tetapi dari pihak luar (masyarakat internasional) yang sudah barang tentu belum cocok untuk diterapkan untuk mengatasi krisis di Bosnia Herzegovina. Dan konsep-konsep tersebut nampak dipaksakan untuk diterima oleh semua pihak sehingga turut mempengaruhi usaha-usaha damai. Mengenai upaya-upaya damai apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis Yugoslavia, lihat: Fakta upaya damai krisis Yugoslavia
Bosnia-Herzegovina
Bosnia dan Herzegovina, juga dikenal sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina, adalah sebuah negara di semenanjung Balkan di selatan Eropa seluas 51.129 km² (19.741 mil2) dengan jumlah sekitar empat juta penduduk. Negara Bosnia dikenal dalam bahasa resminya sebagai Bosna i Hercegovina dalam huruf Latin dan Босна и Херцеговина dalam huruf Sirilik; namun biasanya, dipendekkan menjadi Bosnia, BiH atau БиХ .
Negara ini didiami oleh tiga kelompok etnik yang utama: Bosnia, Serbia dan Kroasia. Warga Bosnia secara umum dikenali sebagai Bosnians dalam bahasa Inggris tanpa memandang bangsa mereka. Pemerintahan negara ini dilakukan secara terpencar dan negara Bosnia sebenarnya terdiri dari persekutuan dua buah wilayah yang utama, yaitu, Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska.
Dibatasi oleh Kroasia di utara, barat dan selatan, Serbia di timur, dan Montenegro di selatan, Bosnia dan Herzegovina adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan kecuali pesisir pantai Laut Adriatik yang sepanjang 20 km yang berpusat di kota Neum. Pedalaman negara ini penuh dengan pegunungan dan juga sungai yang kebanyakan tidak bisa ditempuh. Ibukota yang sekaligus kota terbesar ialah Sarajevo.
Sejarah awal
Bosnia-Herzegovina merupakan sebuah wilayah perbatasan antara Kebudayaan Barat dan Timur. Pada Abad Pertengahan, wilayah tersebut menjadi ajang pertikaian dan perebutan pengaruh antara Romawi Barat yang Katolik dan Romawi Timur yang Ortodoks. Di tengah-tengah pergulatan tersebut, ikut pula sebuah kelompok bid’ah Kristen yang disebut Bogomil. Sekte ini terutama beranggotakan masyarakat kelas atas Bosnia.
Kekuatan ketiga yang berpengaruh dalam sejarah negeri itu muncul pada akhir abad ke-13, ketika wilayah tersebut ditaklukkan oleh Turki Usmani yang beragama Islam. Pengikut Bogomil berbondong-bondong pindah ke agama Islam sehingga agama tersebut lenyap. Perpindahan agama tersebut kebanyakan terjadi karena dorongan ekonomi, di mana apabila mereka memeluk Islam maka mereka tidak akan dibebani jizyah yang diterapkan terhadap penduduk non-Muslim.
Dalam perkembangannya, kaum Muslim Bosnia mendapatkan status sama dengan orang Turki asli. Mereka menjadi tangan kanan orang Turki untuk memerintah penduduk Bosnia yang tetap memeluk agama leluhurnya. Oleh karena itu mereka menjadi pembela fanatik Kesultanan Usmani untuk menjaga hak-hak istimewa mereka.
Masuknya pemikiran nasionalisme membawa perubahan besar dan tajam di Bosnia. Apabila sebelumnya secara umum penduduk wilayah itu disebut orang Bosnia dan hanya dibedakan menurut agamanya, kini mereka mengidentifikasikan diri dengan tetangganya. Orang Bosnia yang menganut Kristen Ortodoks mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Serbia sementara penganut Katolik menjadi orang Kroasia.
Ketika Turki melemah, negara-negara jajahannya di Balkan memerdekakan diri. Salah satu di antaranya adalah Serbia. Negara yang baru merdeka ini berusaha menggabungkan Bosnia namun ambisinya digagalkan oleh Kekaisaran Austria-Hongaria, yang mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1908. Hal tersebut kemudian mendorong kaum nasionalis Serbia membunuh putera mahkota kekaisaran tersebut di Sarajevo pada tahun 1914, yang kemudian menyebabkan pecahnya Perang Dunia I.
Setelah PD I usai, Bosnia-Herzegovina, bersama-sama dengan Kroasia, Slovenia, dan Vojvodina, diserahkan oleh Austria kepada Kerajaan Serbia-Montenegro. Dari penggabungan ini muncullah Kerajaan Yugoslavia (Slavia Selatan).
Akan tetapi perpecahan segera melanda negeri itu akibat pertentangan dua etnis utamanya. Orang Serbia berusaha membangun negara kesatuan sementara orang Kroasia menginginkan federasi yang longgar. Kaum Muslim Bosnia terjebak dalam pertikaian tersebut karena kedua pihak memperebutkan wilayah tersebut. Beberapa kaum Muslim mendukung klaim Serbia dan menyebut dirinya sebagai Muslim Serbia. Namun lebih banyak lagi yang pro -Kroasia dan menyebut dirinya sebagai orang Muslim Kroasia. Pertentangan tersebut kemudian meledak menjadi kekerasan setelah Jerman Nazi menguasai Yugoslavia tahun 1941.
Negeri yang terkoyak
Setelah menaklukkan Yugoslavia, Hitler menggabungkan bekas propinsi Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina ke dalam negara boneka yang disebut sebagai Negara Kroasia Merdeka (lebih dikenal dengan inisial Kroasianya, NDH). Negara tersebut dipimpin oleh Ante Pavelic, pemimpin organisasi nasionalis ekstrim Kroasia, Ustasa (pemberontak). Rezim NDH ini berusaha membersihkan wilayahnya dari orang Serbia, Yahudi, dan Gipsi.
Oleh karena besarnya jumlah penduduk Serbia di NDH, kaum Ustasa bersekutu dengan kaum Muslim guna mengimbanginya. Banyak orang Muslim yang bergabung dengan rezim tersebut, di mana bahkan wakil presiden dan menlu NDH adalah tokoh-tokoh Muslim.
Kaum Muslim juga bergabung dengan Jerman dalam memerangi gerilyawan, baik Chetnik maupun Partisan. Dua divisi SS (Schutzstaffel, pengawal elit Hitler yang ditakuti) dibentuk dari kalangan kaum Muslim Bosnia, yaitu Divisi ‘Handzar’ dan ‘Kama’.
Banyak orang Serbia yang selamat bergabung dengan gerilyawan Chetnik yang pro-raja dan kemudian melancarkan pembantaian balasan terhadap orang Kroasia dan Muslim. Konflik etnis berdarah ini memberikan keuntungan bagi kelompok Partisan pimpinan Tito. Oleh karena berhaluan komunis yang tidak membeda-bedakan latar belakang etnis dan agama, kelompok ini menarik pendukung dari berbagai latar belakang yang tidak menyukai pertumpahan darah di antara sesama warga Yugoslavia. Dengan demikian, kaum Partisan berhasil merebut kekuasaan di seluruh Yugoslavia setelah usainya perang.
Zaman Tito
Setelah meraih kekuasaan atas Yugoslavia, Josip Broz Tito berusaha membangun kembali persaudaran negeri itu di bawah bendera komunisme. Dalam upayanya untuk mengatasi perselisihan antar kelompok etnis dan agama, dia membentuk negeri itu menurut sistem federal yang ditarik berdasarkan etnisitas.
Bosnia, yang karena memiliki penduduk yang plural, merupakan ujian berat bagi Tito. Orang Serbia menuntut penggabungan wilayah tersebut karena penduduk Serbia yang hampir mencapai setengah dari total penduduk di sana pada masa itu. Akan tetapi Tito menolaknya. Dia tidak ingin membuat Serbia menjadi kuat seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memecah belah orang Serbia. Wilayah Serbia diperkecil dengan membentuk dua republik federal (yaitu Montenegro dan Makedonia) serta dua provinsi otonom (Vojvodina dan Kosovo). Tito, sebagai seorang Kroasia-Bosnia, memutuskan bahwa wilayah Bosnia-Herzegovina harus menjadi sebuah republik federal. Dengan demikian, orang Serbia dapat diimbangi oleh gabungan Muslim-Kroasia di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi ketidakpuasan atas keputusan tersebut, rezim Tito memakai tangan besi untuk menghadapinya. Cara tersebut memang efektif tapi hanya untuk sementara waktu. Ketika Tito meninggal, pertikaian antar etnik dan agama kembali meletus di Yugoslavia, yang kemudian meruntuhkan negara tersebut.
Kemerdekaan Bosnia-Herzegovina
Yugoslavia terpecah-belah pada tahun 1991 setelah runtuhnya rezim-rezim Komunis di Eropa Timur. Mengikuti contoh Kroasia dan Slovenia, pada bulan Maret 1992 Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh masyarakat Muslim dan Kroasia Bosnia. Hal tersebut ditentang oleh penduduk Serbia yang ingin menguasai seluruh wilayah eks Yugoslavia.
Di bawah pimpinan Radovan Karadzic, orang Serbia Bosnia memproklamasikan Republik Srpska. Dengan bantuan pasukan federal pimpinan Jenderal Ratko Mladic, orang Serbia Bosnia berhasil menguasai 70 persen wilayah negeri itu. Dalam konflik ini, etnis Serbia yang mayoritas berusaha melenyapkan etnis Muslim dan Kroasia. Terjadilah pembantaian terbesar dalam sejarah yang jumlah korbannya hanya kalah oleh Perang Dunia. Pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan olah Kaum Serbia kemudian menyebabkan pemimpin-pemimpin Serbia dituduh sebagai penjahat perang oleh PBB.
Akhirnya, setelah perang berdarah yang berlarut-larut, perdamaian di antara ketiga kelompok tersebut berhasil dipaksakan oleh NATO. Sesuai dengan Kesepakatan Dayton tahun 1995, keutuhan wilayah Bosnia-Herzegovina ditegakkan namun negara tersebut dibagi dalam dua bagian: 51% wilayah gabungan Muslim-Kroasia (Federasi Bosnia dan Herzegovina) dan 49% Serbia (Republik Srpska).
Kini negeri tersebut mulai menghirup perdamaian dan ketiga belah pihak berusaha membangun saling percaya. Akan tetapi memang perlu waktu lama untuk menghapuskan permusuhan berabad-abad itu. Salah satu hal yang diusahakan untuk membangun saling percaya tersebut adalah mengadili para penjahat perang. Mantan Presiden Republik Srpska Radovan Karadžić berhasil ditangkap pada 21 Juli 2008, sementara mantan Panglima Tentara Federal Jenderal Ratko Mladic belum tertangkap.
dan sekarang akhirnya tertangkap dan diadili……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s