Makalah KRISMON

Sebelum krisis ekonomi menimpa Indonesia, ECONIT adalah satu-satunya lembaga yang menilai pada November 1996 bahwa ekonomi Indonesia berpotensi mengalami krisis. Lembaga lain seperti Bank Dunia, IMF, International Investment Bank,dan lainnya, tidak memperkirakan hal tersebut dan malah menyimpulkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Bank Indonesia bahkan secara tegas membantah penilaian ECONIT tersebut.
Dalam Economic Outlook 1996 yang diterbitkan bulan November 1995, ECONIT menyatakan bahwa pembengkakan defisit transaksi berjalan yang mencapai lebih dari dua kali lipat, dari US$ 3,1 miliar pada tahun 1994 menjadi US$ 7,2 miliar pada tahun 1995 merupakan kondisi yang sangat volatile dan merupakan “awan mendung” bagi ekonomi Indonesia. Bayangan “awan mendung” tersebut terutama karena ancaman spekulasi (speculative attack) yang mencari negara-negara yang memiliki struktur ekonomi lemah seperti defisit transaksi berjalan yang besar.

Saat itu diperingatkan bahwa ada tiga karakteristik utama negara yang akan menjadi target spekulasi antara lain:
(1) Kurs mata uang yang overvalued, padahal defisit transaksi berjalan sangat besar,
(2) Lembaga Keuangan termasuk perbankan yang lemah,
(3) Selisih tingkat bunga dalam negeri dan luar negeri yang tinggi.
Empat negara ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia memenuhi ketiga kriteria tersebut, sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipatif.
Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan mengurangi over-valuation rupiah, ECONIT Advisory Group pada akhir November 1995 juga menyarankan agar Bank Indonesia melakukan langkah preemptive terhadap para spekulan dengan melakukan percepatan depresiasi rupiah minimum sebesar 16 persen pada tahun 1996.
Sudah tentu langkah-langkah untuk mengurangi over-valuation rupiah tersebut harus dilakukan secara bertahap (gradual) sehingga tidak akan memicu spekulasi berlebihan terhadap mata uang rupiah. Namun saran tersebut diabaikan dan kebijakan yang diambil justru sebaliknya, memperlambat depresiasi rupiah (3.6 persen) pada akhir tahun 1996. Dengan kata lain, kebijakan tersebut semakin memperbesar over-valuation rupiah sehingga ekonomi Indonesia semakin vulnerable.
Peringatan berikutnya diungkapkan dalam Economic Outlook 1997 yang diterbitkan pada tanggal 5 November 1996. ECONIT secara umum menyimpulkan bahwa tahun 1997 adalah Tahun Ketidakpastiaan (A Year of Uncertainty) untuk ekonomi dan corporate sector Indonesia. Disebut “Tahun Ketidakpastian” karena banyak sekali ketidakpastian terhadap berbagai aspek politik dan ekonomi yang mempunyai dampak terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Penilaian ECONIT tersebut sangat berbeda dengan assessment IMF, Bank Dunia (Juli 1997) dan investment banks yang masih terus super optimis terhadap perkiraan ekonomi Indonesia tahun 1997.
Sesuai dengan perkiraan tersebut, ECONIT menganjurkan agar sektor swasta melanjutkan konsolidasi usaha dan memperkuat struktur permodalan sehingga dapat mengurangi over-leverage yang berlebihan. Konsolidasi usaha dan penguatan struktur modal sangat diperlukan sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan ketidakpastian pada tahun 1997. Pelaku usaha yang mengurangi leverage dengan memperkuat struktur permodalan diperkirakan jauh lebih tahan terhadap gejolak moneter.
Sayangnya, berbagai peringatan tersebut diabaikan. Kekhawatiran ECONIT terhadap “awan mendung” pada tahun 1995 benar-benar berubah menjadi krisis moneter pada awal bulan Agustus tahun 1997. Pada tahun 1998, “awan mendung” malahan telah menghasilkan “hujan batu” yang dampaknya harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.
IMF MASUK: AWAL MALAPETAKA
Keterlibatan IMF membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin parah dan mendalam. Akibat salah obat dan salah diagnosis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus 12,8 persen. Memang tanpa keterlibatan IMF pun krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi dengan skala yang relative lebih kecil tentunya. IMF bukanlah ‘Dewa Penyelamat”, teapai juga “Dewa Amputasi” yang akan melakukan amputasi di ruang gawat darurat dan kemudian memaksa si penderita melakukan diet yang ketat dengan konsekuensi berjangka panjang. Padahal pasien tersebut tidak perlu diamputasi (Econit’s Public Policy Review (EPPR), “Saran untuk meminta Bantuan IMF: Penjerumusan atau Ketidaktahuan?”, 1997)
Kebijakan yang disarankan oleh IMF telah menjerumuskan Indonesia ke krisis yang lebih parah, seperti kasus likuidasi 16 bank pada bulan Nov 1997 yang memicu rush terhadap puluhan bank besar Indonesia, seperti Bank BCA dan Bank Danamon, membuat kolaps system perbankan nasional, dan kian menenggelamkan nilai tukar rupiah.
Berdasarkan pengalaman di negara lain, banyak dari pasien IMF hanya sembuh sementara, untuk kemudian krisis kembuh kembali sehingga menjadi pasien IMF kambuahan (repeated patients). Banyak contoh kasus di Latin Amerika dan Afrika bagaiman obat IMF adalah obat Generik yang tingkat efektifitasnya sangat rendah. Misalnya, Argentina yang telah menjadi pasien kambuhan IMF sejak tahun 1970-an kembali menghadapi krisi ekonomi. Besar kemungkinan Argentina akan mengalami default terhadap utangnya sebesar US$ 130 miliar. Demikian juga Brazil, Paraguay, Turky, Rusia, dsb. Mexico berhasil keluar dari pasien kambuhannya, bukan karena program IMF tetapi karena integrasi ekonomi dengan Amerika dalam konteks NAFTA.
Biaya social ekonomis dari krisis yang dialami Indonesia ketika itu adalah kerusuhan social Mei 1998 (IMF-Provoked Riots). Dalam banyak kasus keterlibatan IMF di Amerika Latin dan Afrika, saran-saran IMF sering memicu demonstrasi besar-besaran, kerusuhan masal yang memakan korban jiwa, dan kehjatuhan pemerintahan. Dalam kasus Indonesia, keterlibatan IMF meningkatkan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitulasi bank lebih dari Rp 600 triliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dolar yang masih terasa hingga saat ini.
Ironisnya, Marie Muhammad yang merupakan salah satu tokoh kunci yang mengundang IMF ke Indonesia, bahkan penuh semangat melaksanakan kebijakan IMF, justru kemudian menunjukkan sikap yang seakan-akan menghindar dari tanggungjawab. Dalam wawancara di majalah Tempo (Juli 2007), Marie Muhammad menyatakan bahwa, “resep-resep yang diberikan IMF memeng banyak yang kurang tepat karena IMF menyamakan permasalahan di semua negara.”
Pemenang Nobel Ekonomi 2001, Prof.Joseph Stiglitz dari Universitas Colombia menyatakan,”Program IMF yang jangka waktunya lebih dari dua tahun merupakan bukti dari kegagalan IMF.” Indonesia merupakan salah satu contoh kegagalan besar IMF karena telah berlangsung selama enam tahun (1997-2003).” Menurut Stiglitz: ”IMF memaksakan terlalu banyak prasarat, sebagain diantaranya bersifat politics, dan sering masuk dalam wilayah mikroekonomi, yang berada di luar mandate dan kompetensi IMF (yang hanya terbatas pada bidang makroekonomi).”
RESPON KEBIJAKAN SEMAKIN MEMPERPARAH KEADAAN
Krisis mata uang akhirnya memang menjadi sulit untuk dihindari. Sampai bulan Agustus 1997, rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 18 persen. Sayangnya, depresiasi nilai tukar rupiah tersebut disambut otoritas moneter dengan panik. Bank Indonesia yang kala itu dipimpin oleh J. Soedradjad Djiwandono justru menerapkan Kebijakan Uang Super Ketat. Dalam Economic Outlook 1998, yang diterbitkan 5 November 1997, ECONIT menyebutnya sebagai “Gebukan KUSUT 97” yang akan menimbulkan krisis baru yang lebih latent dan berbahaya, yaitu krisis likuiditas. Krisis likuiditas sangat jauh lebih berbahaya karena memiliki dampak yang lebih fatal dan lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat ketimbang krisis mata uang.
Langkah panik otoritas moneter tersebut semakin memperburuk persepsi pasar terhadap Rupiah. Padahal dalam suasana krisis, faktor psikologis jauh lebih berperan ketimbang faktor-faktor fundamental dalam penentuan kurs mata uang. Dampak dari “Gebukan KUSUT 1997” lebih dahsyat dari “Gebrakan Sumarlin II” tahun 1991 karena Gebrakan Sumarlin hanya mengatur kuantitas pasok uang (fixing the quantity of money) dan membiarkan tingkat bunga menentukan harganya sendiri. Tetapi Gebukan KUSUT 1997 mengatur tiga hal sekaligus, yaitu: mengatur kuantitas pasok uang, menentukan harga uang, dan alokasi siapa yang mendapatkannya (fixing the quantity, prices and distribution of money). Dampak blunder dari triple-fixes seperti itu sungguh berbahaya, seperti yang terjadi pada semester II/1997.
Adalah tidak aneh, jika kemudian rupiah sempat anjlok ke titik terendah pada sesi pagi tanggal 6 Oktober 1997 (Rp 4.000 per US$) yang mencerminkan persepsi negatif pasar terhadap langkah-langkah otoritas moneter. Kurs rupiah yang anjlok terlalu jauh tersebut (over-shoot) merupakan indikasi ketidakpercayaan atau vote of no-confidence terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang telah dilakukan.
Bank Dunia, bahkan pemerintah sendiri, menyebut bahwa krisis tersebut sebagai ”krisis kepercayaan”. Tetapi sebenarnya penilaian tersebut sebenarnya salah kaprah dan self-destructive karena mengatasi krisis kepercayaan lebih sulit daripada mengatasi krisis finansial atau krisis cash-flow. Krisis finansial bisa cepat diatasi dengan meminjam uang, tetapi krisis kepercayaan belum tentu dapat diatasi dengan meminjam uang. Itu hanya bisa diatasi dengan credible policy-makers dan credible policies. Disitulah pokok masalahnya.
Yang menarik, 10 tahun kemudian J. Soedradjad Djiwandono (Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998) mengakui bahwa kebijakan moneter pada saat itu sebenarnya berlebihan (excessively tight)[5]. Dalam wawancara dengan Majalah InfoBank pertengahan tahun 2007, Djiwandono menyatakan bahwa “pengetatan moneter pada minggu ketiga dan keempat Agustus 1997 memang terlalu berlebihan”
Dari wawancara berikut:
• Menurut Anda faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, harus ada investasi yang ditanam swasta, lalu produknya juga laku dijual, sehingga perusahaan mendapat untung. Tetapi yang terjadi saat ini, akibat krisis rupiah, daya beli masyarakat melemah, barang yang dibuat oleh pabrik tidak laku dijual. Di lain pihak perusahaan harus menggaji buruhnya, sedangkan tidak ada pemasukan uang. Maka dengan sendirinya investasinya mengecil, jumlah buruh juga mengecil, produksi menurun, jika situasi ini berlarut, dunia usaha akan macet. Jadi saat ini yang terpenting adalah, bagaimana dunia usaha dapat terus berputar.
Disamping itu, pemerintah juga harus membatasi pengeluaran dananya, sehingga subsidi yang diberikan mengecil, akibatnya makin mempersulit posisi rakyat kecil. Jadi kedua faktor inilah, swasta dan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita.

• Apakah yang paling memprihatinkan dari kondisi kita di tahun 1998?

Yang jelas, nomor satu adalah kondisi ekonomi. Keadaan moneter yang seperti ini berakibat pada terhentinya proses produksi. Paling tidak terganggunya proses produksi. Kalau banyak perusahaan tidak bisa menutup ongkos produksi, terjadi pengangguran besar-besaran akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. Kita prihatin karena sekian banyak orang akan menganggur.
Masalah berikut adalah pangan. Akibat dari kemarau panjang dan juga kebakaran hutan, bagaimana pun juga terkena pada produksi makanan. Akibatnya, kita kekurangan pangan. Andaikan Bulog bisa menutupnya dengan menyediakan persediaan pangan yang cukup pun (diimpor) itu dibeli dengan dolar. Jatuhnya tetap mahal. Jadi, itu harus diwaspadai. Bukan jumlah pangannya yang kurang tetapi kesulitan pangan lebih dulu akan terjadi.
• Apakah Anda melihat masalah pangan dan pengangguran akan berlanjut?
Ya. Makanya jangan sampai dibiarkan berlanjut. Kalau kita prihatin sekarang ini, maksudnya harus diatur supaya tidak berlanjut.
• Apakah krisis ekonomi tahun ini akan berbuntut ke krisis politik?
Tergantung. Kalau kita sepakat dan punya konsensus cara mengatasinya dan dilaksanakan dengan baik dan berdisiplin oleh semua pihak, tidak akan ada krisis politik. Krisisnya hanya akan dibatasi pada ekonomi. Tapi, kalau masalah ini justru jadi bahan pertengkaran dan apalagi jadi isu di antara pihak-pihak yang bersaing, misalnya, yang ingin jadi wakil presiden, akhirnya akan menjadi isu politik. Saling menuduh, saling intrik. Tapi, belum tentu juga akan terjadi pada tahun 1998 ini.

• Bagaimana pengaruh politik terhadap perekonomian di Indonesia?
Jika terjadi gejolak di bidang ekonomi, maka bidang politik akan cepat “menyerapnya” . Di Indonesia, imbas atau pengaruhnya cukup besar. Begitu juga di Thailand, bahkan gejolak di bidang ekonomi menjadi suatu momentum untuk terjadinya reformasi politik, dengan mundurnya Perdana Menteri. Hal ini banyak terjadi di negara berkembang.
• Bagaimana dengan Indonesia, apakah mungkin reformasi politik terjadi?
Bukankah apa yang sekarang terjadi di Indonesia telah mengarah kesana? Mau tidak mau memang akhirnya mengarah ke reformasi politik nantinya.
• Menurut Anda, berapa idealnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mengatasi ledakan pengangguran baru akibat krisis rupiah, yang jumlahnya di atas satu juta?
Sulit untuk menentukan angka yang pasti. Tetapi jika Indonesia ingin menghindari gejolak sosial yang akan muncul, akibat tingginya jumlah pengangguran yang dipecat selama krisis ini, sebaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak di bawah 5 persen.Jika tidak, maka kemungkinan terjadinya gejolak sosial akan membesar. Dan hal ini sangat berbahaya, karena bagaimanapun juga yang akan menjadi korban adalah rakyat.
KESIMPULAN
Krisis 1997/1998 sebenarnya telah meninggalkan banyak hikmah yang dapat dipetik oleh para pengambil kebijkan ekonomi. Namun pada kenyataannya, para pengambil kebijkaan ekonomi tidak banyak mengambil pelajaran dari krisis ekonomi tersebut. Meskipun IMF telah beranjak dari Indonesia, namun hubungan structural bawah tanah masih terjadi (Sistem Neoliberal).
Sampai akhir Juni 2007, jumlah dana asing yang ada di instrument financial Indonesia mencapai sekitar Rp 797 trilliun, dan sekitar Rp 670 trilliun (84 persen) diantaranya ditempatkan di instrument saham di BEJ (Bursa Efek Jakarta) –terjadi gelembung financial-. Aliran masuk hot money tersebut telah memberikan dampak ganda kontradiksi sector financial dengan sector riil. Gelembung financial akibat hot money tersebut sangat berbahaya karena karakteristik hot money yang seperti pisau bermata dua. Selain dapat menggelembungkan nilai asset financial dan menguatkan mata uang rupiah, hot money juga pada gilirannya juga dapat menjadi malapetaka bagi sector financial Indonesia ketika terjadi arus balik. Apalagi saat ini sekitar 65-70 persen transaksi saham di BEJ dikuasai oleg investor asing. Praktis naik turunnya harga saham berada di bawah kendali investor asing yang tidak lain adalah hedge fund besar di tingkat global. Sedikit goncangan (Shock), baik karena factor domestic maupun eksternal dapat berakibat pada terjadinya arus balik hot money dan terkoreksinya gelembung financial, yang bias mengarah pada krisis ekonomi Jilid II.
Tim ekonomi pemerintah cenderung memandang gelembung financial sebagai prestasi yang membanggakan dan secara langsung maupun tidak langsung selalu mempromosikan hot money (Iman Sugema, Bisnis Indonesia 2007). Semakin banyak hot money mengalir ke Indonesia, maka semakin besar pula potensi Indonesia bahaya ayang dihadapi oleh Indonesia. Kenaikan nilai asset financial yang sangat tinggi justru memperlambat perkembangan sector riil. Jika return di sector financial jauh lebih tinggi dari tingkat return di sector riil, maka pemilik modal akan cenderung melakukan invenstasi di sector financial (non riil) dibandingkan dengan sector riil.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s