Ketatanegaraan

Praktek ketatanegaraan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 berkaitan dengan penyimpangan konstitusi sebelum amandemen adalah adanya sentralisasi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif di satu tangan yaitu Presiden menyebabkan kekuasaan Presiden menjadi amat luas. Di samping itu Presiden juga sebagai Panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Penyimpangan lain dalam konstitusi adalah adanya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang memiliki sifat multitafsir sehingga sering disalah gunakan oleh pamerintah dalam menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Dan juga banyaknya pelanggaran dari pasal-pasal itu sendiri seperti telah disebutkan pada beberapa pasal mengenai hak warga Negara dan kewajibannya. Misal hak menganut agama serta menjalankan ibadahnya sesuai agama yang diyakini, pada prakteknya hal itu masih terdapat disintegrasi terutama dialami oleh kaum non muslim. Hak untuk berkumpul, berrserikat dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, hal ini juga mendapatkan aturan yang sangan ketat dari Pemerintah, karena jika terdapat suatu berita mengenai Pemerintah yang sufatnya mengamcam stabilitaas Pemerintah atau Penguasa saat itu maka akan dilakukan pem-bredel-an kepada instansi terkait. ¬Tidak hanya itu Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan Peraturan Pamerintah dan Undang-undang yang dapat melegalkan suatu tindakannya meskipun hal itu tidak tercantum dalam UUD 1945.
Sedangkan penyimpangan terhadap Konstitusi setelah amandemen adalah dalam praktek ketatanegaraan saat ini banyak lembaga tinggi pemerintah yang berubah baik itu kewenangannya maupun tingkat kedudukannya. Seperti MPR yang dahulu adah Lembaga Tertinggi Negara sekarang hanya menjadi Lembaga Tinggi saja hal ini adalah suatu penyimpangan yang mendasar karena dari sejak awal pembentukan MPR adalah dimaksudkan sebagai suatu Majelis atau suatu wadah bagi segelintir orang yang berperan sebagai wakil rakyat untuk berkumpul menyalurkan aspirasi rakyat dalam demi kedaulatan. Sehingga MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat. Tetapi sekarang tugas MPR hanya secara incidental saja seperti melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan yang lainnya. Selain itu juga dalam Lembaga Parlemen atau DPR dalam menjalankan Pemerintahan tidak selaras dengan Presiden. Dimana President saat ini dalam menjalankan system ketatanegaraannya menggunakan system Presidensiil sedangkan DPR menggunakan Sistem Parlementer. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya perbedaan cara dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR dan Presiden.

Subtansi Maklumat Wapres no.X adalah diberinya kekuasaan legislative kepada KNIP saat itu, hal ini praktis menyebabkan perubahan system ketatanegaraan di Indonesia dimana yang semula Presidensiil menjadi Parlementer. Maklumat ini membuat kekuasaan Presiden menjadi berkurang, hal ini jelas karena KNIP diserahi tugas untuk menetapkan GBHN serta dibentuknya Badan Pekerja untuk membantu mengerjakan tugas sehari-hari KNIP. Maka dari itu tugas KNIP sebelum adanya amandemen adalah ikut menetapkan GBHN bersama dengan Presiden, menetapkan Undang-undang mengenai urusan Pemerintahan, karena gentingnya keadaan saat itu maka dalam menjalankan tugas sehari-hari dari KNIP akan dijalankan oleh Badan pekerja yang akan bertanggug jawab kepada KNIP serta Badan Pekerja tidak boleh ikut campur dalam kebijakan Pemerintah sehari-hari.
Setelah adanya amandemen dan dengan telah adanya Lembaga Tinggi Negara perubahan terhadapa system ketatanegaraan pun berubah. System Pmerintahan yang sedang dijalankan saat ini bukan Presidensiil ataupun Parlementer hal ini karena kedudukan DPR dengan Presiden adalah sama, mereka bukan Lembaga yang berdiri sendiri tetapi adanya pembagian kekuasaan dalam menjalankan system pemerintahan. Tetapi meskipun begitu peran parlemen atau DPR sangat terlihat, hal ini ditunjukkan dari adanya pengambilan kebijakan oleh DPR dimana hal itu adalah wewenang Presiden. Sehingga antara Presiden dengan DPR sering terjadi perbedaan system dalam menjalankan pemerintahan.

Subtansi Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 adalah menegaskan perubahan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang tadinya menggunakan system Presidensiil menjadi Parlementer dengan tanpa mengubah pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945 baik secara langsung maupun secara amandemen. Dalam Maklumat ini dijelaskan juga mengenai perubahan susunan Kabinet dan dengan adanya Perdana Menteri sebagai ketua para menteri dimana nantinya para menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepada Perdana Menteri. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang berperan sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai Kepala Negara saja. Semakin jelas terlihat adanya pengurangan kekuasaan Presiden saat itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s