Peran Bupati Pada Masa Penjajahan Belanda I

Voc

 

Pada abad ke-19 merupakan suatu periode baru bagi imperialisme Belanda yang ditandai oleh politik kolonial yang berbeda sekali dengan politik kolonoal yang telah dijalankan sebelumnya. Yang tadinya kepentingan Belanda terbatas pada perdagangan, maka Belanda dalam periode ini mulai mengutamakan kepentingan politik. Pada saat dibubarkannya VOC, Indonesia diwariskan kepada pemerintah di Negeri Belanda yang saat itu disebut Bataafsche Republik.
Penguasa yang dipercaya untuk mengurus Tanah Jajahan di Asia termasuk Indonesia adalah Raad van Asiatische Besittingen en Establisement yang bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif Rebublik. Pada tahun 1807 Jendral H.W. Daendels diangkat menjadi Gubernur Jendral di Indonesia. Ia berusaha keras melaksanakan pemusatan kekuasaan berdasarkan pada Korps Pangreh Praja Belanda dan Bumi Putera yang berdisiplin. Menurut Daendels kekuasaan pejabat yang diwariskan VOC terlalu besar sehingga mudah untuk memperkaya diri dengan cara melakukan korupsi. Pejabat yang dinilai terlalu besar kekuasaannya antara lain adalah Gubernur Pantai Jawa Timur Laut dan Residen yang berkedudukan di Kraton Yogyakarta dan Surakarta.
Daendels di Jawa selama kurun waktu 14 Januari 1808 hingga 16 Mei 1811 atau selama 3 tahun 4 bulan. Berbekal dua tugas utama yang dibebankan kepadanya yakni mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris dan memperbaiki sistem administrasi pemerintahan di wilayah koloni Hindia Timur, Daendels menerapkan sistem pemerintahan model militer. Sasaran yang akan ia capai adalah semua pejabat harus bertanggungjawab secara vertikal dengan kekuasaan terakhir dipegang secara mutlak oleh Gubernur Jenderal. Semua pejabat birokrasi diberikan pangkat militer, tidak terbatas pada orang Eropa, tetapi juga para pejabat pribumi seperti para bupati. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembangkangan atau subordinasi yang berdampak pada kegagalan proyek pertahanan yang akan dibangunnya. Oleh karena itu tindakan disiplin yang keras diterapkan oleh Daendels dalam pelaksanaan semua program itu.
Sosok dan latar belakang Daendels sangat mempengaruhi sistem pemerintahan yang diterapkannya. Sebagai seorang militer yang dibesarkan dalam periode Revolusi Prancis (Légion Etrangère), Daendels tampil sebagai seorang yang berwatak keras dan tegas. Ia tidak segan mengambil tindakan terhadap bawahannya yang dianggap tidak mampu melaksanakan perintahnya. Di samping itu, suaranya yang keras juga menambah pengaruh penampilan dirinya ketika berhadapan dengan siapapun, baik para pejabat Eropa maupun para penguasa pribumi. Akibatnya, di kalangan para bangsawan pribumi, Daendels dikenal dengan sebutan ‘Marsekal Guntur’. Bahkan karena ketegasannya ketika memberikan perintah, oleh para penguasa pribumi, Daendels juga dijuluki sebagai ‘Mas Galak’ nama yang diambil dari pangkat yang disandangnya yaitu Marsekal. Istilah sapaan ‘Marsekal Guntur’ untuk memanggil Gubernur Jenderal Daendels, digunakan tidak hanya oleh para penguasa atau raja-raja pribumi, tetapi juga para bangsawan dan bupati bahkan sampai ke tingkat demang dan pejabat pribumi rendahan.
Dalam masyarakat jawa terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, di desa-desa terdapat kehidupan ekonomi yang sederhana (subsistence). Penduduk desa hanya memproduksi sesuai dengan kebutuhannya untuk kepentingan terbatas.
Kedua, kehidupan masyarakat yang terikat pada hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan kepada kekuasaan raja-raja, bupati-bupati, dan kepala-kepala yang berada di atas kekuasaan desa.
Daendels juga menginstruksikan para bupati di pantai timur laut jawa dan ujung timur jawa untuk melaksanakan pembangunan jalan dengan menggunakan biaya dari bupati bupati itu sendiri. Tetapi pada akhirnya bupati tersebut menyerahkan kepada penduduk dan rakyat setempat, sehingga akhirnya karena kerja paksa tersebut rakyat menjadi kelaparan karena bupati tidak memberi jatah makan tetapi tetap bekerja keras. untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pantai timur laut jawa maka bupati menginstruksikan perluasan lahan serta memperbanyak tanaman kopi dan padi .
Pembangunan jalan juga disebutkan dalam keputusan itu adalah untuk pertahanan. Daendels memiliki kewajiban untuk mempertahankan pulau Jawa selama mungkin dari ancaman Inggris sesuai instruksi yang diterimanya dari Raja Louis Napoléon IV Untuk mengefektifkan jalan itu, ia memfungsikannya sebagai jalan pos yang memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi antara Batavia dan wilayah sekitarnya di seluruh pulau Jawa. Setelah terjadi kemacetan pembangunan jalan di Karangsambung akibat habisnya anggaran pemerintah, Daendels melakukan evaluasi kembali atas program itu. Sebagai hasil evaluasi ini, Daendels memutuskan untuk meminta bantuan para penguasa pribumi untuk membangun jalan dari Karangsambung sampai Surabaya. Hal ini disepakati dalam pertemuan antara Daendels dan para bupati se-Jawa di Semarang yang diselenggarakan pada bulan Juli 1808 karena pembangunan jalan itu memang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sekitar jalan raya itu. Akhirnya, Diputuskan dan disepakati pada pertemuan itu bahwa pelaksanaan pembangunan jalan lebih lanjut diserahkan kepada masing-masing bupati di wilayah mereka masing-masing. Sistem yang digunakan diubah bukan lagi kerja upah tetapi menggunakan sarana ikatan feodal yang selama itu telah ada. Dalam ikatan feodal yang berlaku saat itu, masyarakat pribumi sebagai warga dari suatu kabupaten wajib mempersembahkan upeti tahunan.
Daendels juga mengintruksikan kepada bupati supaya masyarakat menyerahkan upeti. Upeti ini berupa sebagian hasil tanah dan tenaga mereka yang diwujudkan dalam kerja wajib bagi kepentingan kabupaten maupun kepentingan pribadi bupati. Setelah kesepakatan dicapai, program pembuatan jalan diteruskan dari Karangsambung menuju Cirebon. Sejak itu para bupati memegang peranan yang lebih penting dengan mengerahkan rakyatnya sebagai tenaga kerja. Dalam pelaksanaan proyek ini, para bupati sering memanfaatkan instruksi Daendels dalam hal pengumpulan dan pengerahan tenaga kerja dengan menuntut lebih banyak tenaga dan lebih lama waktu kerjanya. Keuntungan yang diperoleh para bupati dari proyek ini adalah bahwa sebagian tenaga itu juga digunakan untuk menggarap sawahnya di sela-sela waktu kerja yang tersisa dari program pembangunan jalan. Tenaga kerja yang didatangkan oleh para bupati ini juga diwajibkan membawa bekal sendiri untuk makan. Bekal ini habis, sesuai dengan masa yang mereka jalani untuk membuat jalan. Akibat yang terjadi justru pada waktu kerja yang tersisa digunakan untuk mengerjakan proyek pribadi bupati. Di sini terjadi bencana yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan korban kematian dalam jumlah cukup tinggi.
Dengan mendasarkan diri pada sistem ikatan feodal ini, program pembangunan jalan raya yang dicanangkan oleh Daendels berhasil dibuat sampai Panarukan dalam waktu satu tahun. Dibandingkan dengan proyek perbentengan yang juga direncanakan, program pembuatan jalan ini jauh lebih berhasil dan dampaknya lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Dua proyek benteng besar di Ujung Kulon dan Gresik hanya satu proyek yang berhasil terwujud sesuai rencana. Proyek pembangunan pangkalan armada di Ujung Kulon (Teluk Meeuwen), karena kondisi alam dan kurangnya tenaga kerja, dipaksakan pembangunannya, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antara Daendels dan Sultan Banten yang menyebabkan dihancurkannya istana Sultan Banten. Kenyataannya bahwa pembangunan pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen ini tidak selesai dibangun karena sudah dihancurkan oleh armada Inggris ketika proyek ini mendekati penyelesaiannya.
Apabila pada masa VOC kekuasaan pemerintah daerah diserahkan kepada para Bupati maka Daendels tidak mengikuti pola semacam ini. Daendels mengurangi banyak kekuasaan para Bupati sehingga peran Bupati itu tidak lebih dari se orang leverancier hasil bumi bagi kepentingan pemerintah Kolonial. Dengan demikian posisi Bupati diturunkan menjadi pegawai pemerintah kolonial meskipun tidak memperoleh gaji. Sebagai pegawai pemerintah Bupati ditempatkan di bawah Perfect, sedangkan gaji bawahannya masih menjadi tanggungjawab para Bupati.
Peran Bupati masih sangat penting yaitu sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Dengan dipertahankannya penguasa pribumi sebenarnya sangat penting artinya namun Daendels tidak ingin peran penting penguasa Bumi Putera itu terlihat secara nyata. Untuk itu Daendels melakukan tindakan berupa pengapusan perbedaan yang ada antara Bupati yang berkedudukan di Priangan dengan Bupati yang berkedudukan di Pantai Jawa Timur Laut seperti pada masa VOC. Stelsel Priangan yang diciptakan VOC dipertahankan oleh Daendels maupun oleh penguasa Inggris kemudian. Stelsel Priangan yang menjiwai Sistem Tanam Paksa buatan Van den Bosch itu dipertahankan sampai tahun 1871.
Bupati menjadi Ketua Vrijde Gerecht. Land Gerecht bertugas mengadili perkara yang menyangkut orang Eropa dan golongan tertentu dari orang bumi Putera.dan pada saat itu Daendels memperbanyak pengadilan di tanah jawa. Para Bupati juga mendapat kedudukan militer. Hak jabatan yang secara tradisional para Bupati yaitu turun temurun tetap dipertanahkan.
Pemerintah kolonial juga melakukan pembenahan untuk pejabat di lingkungan lebih bawah dari Bupati ada yang diantaranya berada di bawah pemerintah Pusat. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pusat bukan oleh Bupati. Bupati mempunyai kewajiban menggaji pegawai yaitu para kepala Wilayah yang ada di bawah kekuasaannya. Secara tradisional Bupati memperoleh sepersepuluh dari hasil panen dan memperoleh tenaga tanpa dibayar dari penduduk yang ada diwilayah kekuasaannya. Daendels mengurangi hak Bupati untuk memperoleh sepersepuluh hasil bumi atau hak pancen dan hak memperoleh tenaga tanpa upah. Bagi petani pengurangan penyerahan pancen dan kerja wajib itu boleh jadi tidak penting namun bagi Bupati hal itu sangat penting karena menyangkut status simbol sebagai seorang penguasa tradisional. Pembenahan yang dilakukan itu menyangkut hubungan antara Bupati dengan Pemerintah Belanda.
Pembenahan yang dilakukan Daendels yang lain adalah misalnya ia berusaha keras memberantas kecurangan di kalangan pejabat negara. Justru langkah inilah yang membuat ia mempunyai banyak musuh dari kalangan bangsa Belanda sendiri. Disamping politik keuangannya tidak menguntungkan pemerintah beberapa tindakannya dinilai sebagai menguntungkan diri sendiri. Lawan politik Daendels yang terkenal antara lain adalah M.R.G. van Polanen dan Nicolaas Engelhard, Gubernur Pantai Jawa Timur Laut yang dilepas oleh Daendels.
Dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Daendels kebijakan atau sistem yang diberlakukannya di Hindia-Belanda memberatkan masyarakat pribumi saat itu. Hal ini terlihat dari kerja paksa yang diberlakukan untuk membangun jalan raya pos guna menangkal serangan Inggris serta kelancaran perdagangan. Sedangkan para penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintah kolonial tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Para bupati dan penguasa tradisional seperti menjadi boneka, mereka diberi tugas untuk mengawasi kerja dari para pekerja paksa selain itu mereka juga bertugas menarik upeti.
Pada masa Daendels, bupati tidak digaji dengan lungguh tetapi mereka mendapat sepersepuluh dari hasil panen dan memperoleh tenaga tanpa dibayar dari penduduk yang ada diwilayah kekuasaannya. Selain itu bupati juga memegang peranan penting yaitu memperluas lahan perkebunan tanaman yang laku dijual dipasaran dunia. Hal ini guna menambah pemasukkan kas bagi pemerintah kolonial.

Daftar Pustaka
Drs. A. Daliman, M.Pd, 2001, Sejarah Indonesia Abad XIX Sampai Awal Abad XX: Sitem Politik Kolonial dan Administrasi Penerintah Hindia-Belanda, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
Marwati Djoened Poeponegoro & Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia IV, Balai Pustaka, Jakarta
Sartono Kartodirjo, 1999, Pengantar Sejarah Indonesia baru jilid II, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Iklan